Apa itu Koperasi Merah Putih
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah program strategis nasional pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa dengan membentuk atau merevitalisasi koperasi yang menjadi pilar ekonomi lokal, bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga melalui layanan seperti simpan pinjam, sembako murah, klinik, serta pendampingan dan pelatihan, didukung modal dari Himbara, Dana Desa, dan lainnya, dan diatur melalui Inpres No. 9 Tahun 2025.
Dicanangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 untuk membentuk 80.000 unit di seluruh Indonesia.
Menggunakan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif masyarakat desa.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar menjadi entitas ekonomi untuk memajukan perekonomian di desa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sehingga melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan terwujud usaha bersama yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa dan juga diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi masyarakat desa seperti rendahnya akses terhadap modal dan pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan ekonomi antar wilayah serta menekan tingkat kemiskinan ekstrim yang terjadi di pedesaan
Tujuan Utama
Pemberdayaan Ekonomi Desa: Menjadikan desa sebagai motor penggerak ekonomi mandiri.
Peningkatan Kesejahteraan: Memberikan akses layanan keuangan tanpa riba, harga terjangkau, dan pendapatan lebih baik bagi petani/UMKM.
Kemandirian Lokal: Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi desa.
Cakupan dan Model Usaha
Bidang Usaha: Simpan pinjam, perdagangan (sembako, pulsa), pertanian, perikanan, logistik, klinik, apotek, dan lainnya.
Pendekatan: Pendirian baru, pengembangan koperasi eksisting, atau revitalisasi koperasi tidak aktif.
Pendanaan dan Dukungan
Sumber Dana: APBN, APBD, Himbara (bank BUMN), CSR, anggota, dll. (bukan hibah, melainkan pinjaman produktif).
Dukungan Pemerintah: Keterlibatan KemenkopUKM, Kemendes PDTT, serta kementerian terkait untuk pelatihan, fasilitasi lahan, dan digitalisasi.
Implementasi
